Asal Usul Ki Ageng Wonosobo

Diceritakan dalam sejarah bahwa,   R. Alit/Haryo Ongkowijoyo / setelah menjadi raja jejuluk Prabu Browijoyo ke V sebagai penerus Raja Majapahit yang terahir ( th 1468 – 1478 M ) ,   berputra R. More »

LEDOK

Dalam buku kamus, yang diterbitkan pada tahun 1869 dan khusus memuat kata-kata serta nama-nama tempat untuk kepentingan pengetahuan ilmu bumi, disebutkan bahwa Wonosobo adlaah Ibu Kota dari Afdeling Ledok sebagai bagian wilayah More »

Panggah Agung Ki Ageng Wonosobo

        Dalam Rangka Memperingati Hari Jadi Kabupaten Wonosobo ke 189, dilaksanakan Prosesi Serah Terima dan Kirab Panji bertempat di Desa Plobangan Kecamatan Selomerto. More »

 

Waspada ! Terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan Menteri Dalam Negeri!

Menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri nomor : 356/2024/SJ tanggal 22 April 2015 perihal Pemberitahuan pihak-pihak yang mengatasnamakan Menteri Dalam Negeri, bahwa dengan adanya oknum yang mengatasnamakan Menteri Dalam Negeri mendatangi Gubernur/Wakil Walikota, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di beberapa daerah, disampaikan bahwa Menteri Dalam Negeri pada saat ini tidak mempunyai staf khusus atau staf pribadi.

 

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon kepada Masyarakat untuk tidak mudah percaya kepada pihak – pihak yang mengatasnamakan Menteri Dalam Negeri. Dan apabila ada pihak yang mengatasnamakan Menteri Dalam Negeri untuk ditolak dan konfirmasi langsung kepada Menteri Dalam Negeri dengan nomor HP 08129697338 atau Sespri Mendagri ARYO ADHI nomor HP 08129697338 atau melaporkan kepada Kepolisian setempat.

Persyaratan Pengajuan Permasalahan SPPT PBB

Pengajuan perubahan/mutasi SPPT PBB Wonosobo

Pengajuan perubahan/mutasi SPPT PBB Wonosobo

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor : 973/078/DPPKAD/2015 tanggal 9 Februari 2015 perihal Persyaratan Pengajuan Permasalahan SPPT PBB, maka disampaikan :

  1. Penyampaian SPPT PBB Tahun 2015 dilaksanakan pada bulan Februari 2015;
  2. Setelah SPPT dan DHKP disampaikan kepada Kepala Desa dan Lurah, untuk segera dilakukan penelitian oleh Desa/Kelurahan dan paling lambat tanggal 31 maret 2015, SPPT sudah disampaikan kepada wajib pajak.
  3. Pengajuan berkas permasalahan SPPT PBB akan dilayani oleh DPPKAD Kabupaten Wonosobo, mulai tanggal 1 april s/d 31 juli 2015.
  4. Berkas pengajuan permasalahan SPPT PBB, akan diteliti oleh petuas pelayanan DPPKAD Kabupaten Wonosobo dan akan diberikan tanda terima setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar.
  5. Setelah tanggal 31 juli 2015, berkas pengajuan permasalahan-permasalahan PBB tidak dilayani oleh DPPKAD, hal ini demi kelancaran proses perekaman data dan untuk menghindari terjadinya selisih data antara DPPKAD, Bank Jateng dan Desa/Kelurahan.
  6. Apabila setelah tanggal 31 Juli 2015, masyarakat membutuhkan dokumen yang berkaitan dengan SPPT PBB, DPPKAD Kabupaten Wonosobo akan menerbitkan Surat Keterangan Nilai Jual Obyek Pajak Tahun Berjalan.
  7. Bagi masyarakat yang akan mengajukan permohonan salinan SPPT PBB, akan dilayani dan diberikan tanda terima berkas oleh DPPKAD apabila berkas kelengkapannya lengkap dan benar.

Proses Pentahapan KTP Elektronik (KTP-El)

Proses pencetakan e ktp kabupaten wonosobo
Proses pencetakan e ktp kabupaten wonosobo

Proses pencetakan e ktp kabupaten wonosobo

Bahwa sesuai Perpres RI Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara nasional pasal 10 dinyatakan bahwa KTP non Elektronik berlaku sampai dengan 31 Desember 2014. Dengan demikian mulai 1 Januari 2015 KTP yang berlaku dan digunakan sebagai identitas resmi dan bukti diri penduduk adalah KTP-el.

Mengingat masih banyaknya penduduk wajib KTP di Wonosobo yang belum memiliki KTP-el untuk memenuhi seluruhnya dalam waktu cepat yang disebabkan terbatasnya sarana, prasarana, jumlah SDM dan blanko KTP-el yang tersedia, maka penduduk wajib KTP yang sudah rekam dibuatkan Surat Keterangan Pengganti Sementara KTP-el yang berlaku sampai dengan KTP-el penduduk jadi.

Pelayanan penerbitan KTP-el yang meliputi perekaman, pencetakan dan distribusinya terus dilaksanakan secara berkelanjutan sampai seluruh wajib KTP memiliki KTP-el.

Sehubungan dengan telah dimulainya pentahapan pencetakan, maka diharapkan warga masyarakat /wajib KTP yang sudah rekam namun belum menerima KTP-el atau KTP-el yang rusak, salah identitas dan ada perubahan identitas, segera melaporkan melalui Desa/Kelurahan masing-masing untuk diteruskan/ditindaklanjuti kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo melalui Kecamatan setempat.

LOWONGAN KERJA (OPEN RECRUITMENT) KOPERASI NUSANTARA

Koperasi Nusantara Merupakan Koperasi Ternama di Indonesia, saat ini membuka kesempatan bagi anda yang ingin berkarir dalam program exclusive 2014

1. ACCOUNT OFFICER

Kriteria Umum

  1. Pria atau Wanita Usia 18-30 Tahun
  2. Pendidikan terakhir D3 atau S1
  3. Sehat Jasmani dan rohani
  4. Diutamakan memiliki pengalaman dibidang marketing
  5. Memiliki Kemampuan komunikasi yang baik
  6. Mampu mengoperasikan komputer
  7. Memiliki Interpersonal Skill yang baik
  8. Tidak sedang terikat Hubungan Kerja
  9. Mampu bekerja dalam tem
  10. Memiliki komitmen dan tanggung jawab dalam pekerjaan
  11. Memiliki Disiplin yang Baik
  12. Dapat Mengendarai Motor/Mobil dan Memiliki SIM C/A

 

2. OFFICER DEVELOPMENT PROGRAM 2014

  1. Pria atau Wanita usia 18-23 tahun
  2. Pendidikan terakhir SMU atau sederajat
  3. Sehat jasmani dan rohani
  4. Diutamakan memiliki pengalaman di bidang marketing
  5. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik
  6. Mampu mengoperasikan komputer
  7. Memiliki Interpersonal Skill yang baik
  8. Tidak sedang terikat hubungan kerja dengan perusahaan lain
  9. Mampu bekerja dalam team
  10. Memiliki komitmen dan tanggungjawab dalam pekerjaan
  11. Memiliki Disiplin yang baik
  12. Dapat mengendarai motor/mobil dan memiliki SIM C/A

Lamaran lengkap Harap dikirim Ke :

KOPERASI NUSANTARA CABANG WONOSOBO

JL PEMUDA NO 9 WONOSOBO (HP 08121130690)

Kemudahan Administrasi Kependudukan

Bagi Penduduk yang pernah melakukan perekaman data E-KTP, namun E-KTP tidak kunjung datang, sekarang Pemerintah Pusat sudah memperbolehkan kembali penggunakan blanko KTP yang reguler (yang lama), sehingga memudahkan bagi penduduk yang akan memerlukan E-KTP segera, karena sebelumnya penduduk yang sudah melakukan perekaman E-KTP hanya dikasih Keterangan Pengganti E-KTP.

Dengan adanya blanko KTP reguler (yang lama), maka penduduk sekarang sudah bisa mencetak KTP hanya dalam 1 (satu) hari saja apabila tidak terdapat kendala pada permasalahan jaringan server. Bahkan sekarang biaya pencetakan KK, KTP-el, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, AKta Perceraian, Akta Pengakuan Anak dll sudah gratis.

Harapan Pemerintah dengan kemudahan ini bisa meningkatkan motivasi penduduk untuk mendaftarkan administrasi kependudukan guna meningkatkan kemajuan data kependudukan mendukung kemajuan pembangunan.

 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

Undang Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah ditetapkan, adapun Peraturan Pemerintah sebagai Petunjuk Pelaksanaannya dapat di download disini
Mari kita sama-sama mendukung pembangunan dan kemajuan Desa!

Elektronik KTP

Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan dari masyarakat tentang lambatnya Pelayanan Penerbitan E-KTP, bersama ini kami jelaskan secara rinci proses penerbitan E-KTP sebagai berikut :

  1. Proses Perekaman Data E-KTP dilaksanakan di Kecamatan, meliputi proses Pemotretan/Foto, Rekam Sidik Jari, Rekam Iris mata, Tandatangan dan Verifikasi.
  2. Data yang telah direkam oleh Petugas di Kecamatan selanjutnya disimpan sehingga secara otomatis akan terkirim ke Server Adminduk di Depdagri Jakarta.
  3. Pencetakan E-KTP dilakukan oleh Depdagri di Jakarta, bukan dilakukan oleh petugas Kecamatan.
  4. E-KTP yang sudah di cetak di Jakarta akan dikirim melalui Pos ke Kecamatan masing-masing, kemudian oleh Kecamatan didistribusikan ke Masyarakat melalui Desa/Pemerintah Desa.
  5. Proses dari Perekaman Data sampai dengan E-KTP dikirim ±2-3 bulan
  6. Bagi masyarakat yang membutuhkan Pelayanan dengan E-KTP bisa digantikan dengan Surat Keterangan Pengganti E-KTP yang fungsinya sama dengan E-KTP (pembuatan sim, skck,perbankan dll), jangka waktu berlakunya Surat Keterangan Pengganti E-KTP adalah 3 bulan dan bisa diperpanjang kembali apabila E-KTP belum jadi.
  7. Bagi masyarakat yang akan menggunakan E-KTP untuk bekerja di luar Kab/prov bisa meminta kepda petugas Kecamatan untuk mencetakkan biodata penduduk (selain Surat Keterangan Pengganti E-KTP)

Demikian informasi ini semoga bermanfaat.